Kabupaten Bulungan Provinsi Kalimantan Utara

    Pemerintah Daerah Kabupaten Bulungan sebelumya merupakan Kesultanan Bulungan atau Bulongan yang pernah menguasai wilayah pesisir Kabupaten Bulungan, Kabupaten Tana Tidung, Kabupaten Malinau, Kabupaten Nunukan, Kota Tarakan dan Tawau, Sabah sekarang.

Sejarah Kabupaten Bulungan diawali dengan berakhirnya Kesultanan Bulungan setelah dikeluarkannya Surat Keputusan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 186/ORB/92/14/1950 yang merupakan penetapan kedudukan Kesultanan Bulungan menjadi wilayah Swapraja dengan sultan terakhir Sultan Maulana Djalaludin (1931). Surat Keputusan Gubernur Kalimantan Timur tersebut disahkan menjadi Undang Undang Darurat RI Nomor 03 Tahun 1953. Kemudian dengan UU Nomor 22 Tahun 1955 wilayah Kesultanan Bulungan diubah menjadi Daerah Istimewa.

Pada tahun 1959, status Daerah Istimewa diubah lagi menjadi Daerah Tingkat II Kabupaten Bulungan berdasarkan UU Nomor 27 Tahun 1959. Sebagai realisasi dari UU tersebut, pada tanggal 12 Oktober 1960 dilakukan pelantikan dengan pengambilan sumpah janji Bupati Bulungan yaitu Andi Tjajo dengan gelar Datuk Wiharja sebagai Bupati Bulungan pertama.

Berdasarkan UU No.20 Tahun 2012 tentang Pemekaran Provinsi Kalimantan Timur menjadi Provinsi Kalimantan Utara, Kabupaten Bulungan menjadi salah satu Kabupaten yang masuk ke dalam wilayah Kalimantan Utara.

abupaten Bulungan terletak di bagian Timur dari Provinsi Kalimantan Utara pada posisi antara116°04’41” sampai dengan 117°57’56” Bujur Timur dan 2°09’19” sampai dengan 3°34’49” Lintang Utara. Letak Geografis Kabupaten Bulungan sangat strategis, karena memiliki wilayah daratan, pantai dengan lautnya, dan pulau-pulau besar dan kecil.

Kabupaten Bulungan memiliki luas wilayah ± 13.181,92 Km2.

Batas-batas wilayah Kabupaten Bulungan terdiri dari :

• Sebelah Utara     :    Kabupaten Tana Tidung dan Kabupaten Nunukan
• Sebelah Timur     :    Laut Sulawesi dan Kota Tarakan
• Sebelah Selatan  :    Provinsi Kalimantan Timur
• Sebelah Barat     :    Kabupaten Malinau